Politik identitas di tingkat pusat direplikasi di daerah | Dr. Borat

Jakarta: Politik identitas yang terjadi di Indonesia selama satu dekade terakhir tidak hanya terjadi di tingkat nasional. Hal serupa terjadi di wilayah tersebut.

Hal itu disampaikan Jacky Manuputty, Sekretaris Jenderal Federasi Gereja-Gereja Indonesia, dalam diskusi kelompok terarah bertajuk “Mencegah SARA dan Politisasi Ormas”. Pembahasan dilakukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

“Keretakan yang tercipta akibat eksploitasi, afirmasi, dan negasi terkait identitas yang terjadi di pusat selama satu dekade terakhir juga melebar ke daerah-daerah,” kata Jacky, di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Sabtu, 25 Maret 2023.

Ia menyampaikan bentuk politik identitas di daerah, perdebatan tentang pribumi dan pendatang. Dalam konteks kontestasi politik aktual, penggunaan politik identitas dianggap sebagai salah satu cara politisi meraih simpati publik.

“Karena hasilnya cepat, tapi dampaknya juga lama. Dalam hal ini keretakan di masyarakat juga bisa lama,” ujarnya.

Di luar media sosial, spanduk, dan baliho, Jakcy mengakui bahwa politik identitas disebarkan melalui khotbah dan ceramah. Yakni untuk menyampaikan pesan politisi tertentu.

Sementara itu, anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengatakan tujuan diselenggarakannya FGD adalah untuk menyeimbangkan pandangan tentang politik identitas dan politisasi SARA. Sebab, selama ini masih ada perdebatan mengenai hal itu.

Ia menegaskan, Bawaslu tidak akan pernah keluar dari konteks Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) dalam menindak kecurangan terkait pemilu. Misalnya ketika ada hinaan, hasutan, perkelahian dan kekerasan.

“Sebenarnya jika semua orang duduk bersama dan memiliki pendapat, tidak peduli seberapa berbedanya mereka, selama ada ruang untuk diskusi, tentu kita berharap perbedaannya tidak terlalu tajam, dan kita dapat menemukan titik temu,” kata Lori.

Jangan lupa untuk mengikuti memperbarui dan berita lainnya mengikuti akun berita Google Medcom.id.

(ABK)